Image of Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Penanda Bagikan

Tesis IH

Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan
#
My Library (RTIH) 20 RAH T-IH 2017
2017TIH020.C1
Tersedia
#
Belum memasukkan lokasi 20 RAH T-IH 2017
2017TIH020.C2
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
20 RAH T-IH 2017
Penerbit
Bogor : PPs Unpak.,
Deskripsi Fisik
xii, 292 hlm. ilus. 29,6 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
20 RAH T-IH 2017
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Kedudukan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sistem Perundang-undangan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar