Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tesis IH

Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Rahmadhony, Aditya / 072315005 - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

2017TIH020.C1	20 RAH T-IH 2017	My Library (RTIH)	Tersedia
2017TIH020.C2	20 RAH T-IH 2017		Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 20 RAH T-IH 2017
Penerbit: Bogor : PPs Unpak., 2017
Deskripsi Fisik: xii, 292 hlm. ilus. 29,6 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 20 RAH T-IH 2017
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Kedudukan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sistem Perundang-undangan
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Prof. Dr. Astim Riyanto, SH., MH. dan R. Muhammad Mihardi, SH., MH.

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Cover - Abstrak

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar